Jakarta - Pemerintah belum bisa memastikan untuk memberikan bantuan suplai gas kepada Jepang. Pasalnya, masih ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
Hal ini disampaikan Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi dalam diskusi dengan wartawan di Hotel Jayakarta, Bandung, Sabtu (16/4/2011).
"Kita belum (putuskan untuk membantu)," ujarnya. Eddy menyatakan permintaan penambahan gas ke Jepang sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi pasca tsunami.
Hal ini, lanjut Eddy akan dibahas dalam forum bilateral Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA).
"Kita katakan lewat forum IJEPA lah. Kita punya itu, Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA). Sama jepang urusannya adek beradek lah," ungkapnya.
Untuk saat ini, lanjut Eddy, pemerintah masih belum menambah kuota gas ke Jepang dengan pertimbangan utama keberadaan APBN.
"Makanya tidak akan ada tambahan (gas ke Jepang) karena kita terikat APBN, APBN mengatakan bahwa kebutuhan gas dalam negeri harus ditambah. Jadi kalau ada yang lain-lain itu, itu melanggar APBN," ujarnya. Menurut Eddy, sebenarnya hingga kini Jepang pun masih melakukan perhitungan akan kebutuhan energi di negaranya. "Jepang juga masih hitung kok," tambah Eddy.
Namun, Eddy menyatakan pihaknya memasrahkan keputusan kepada presiden apabila ternyata ada pertimbangan politik.
"Dia (Jepang) harus nunggu, kasih tidak di APBN. Tadi saya bilang, skema subsidi kasih atau tidak, tunggu APBN. APBN tergantung apa, tergantung harga minyak dunia. Jadi modelnya itu berubah, jadi variabel independennya banyak banget. Kalau keputusan politik tentu di atas," tandasnya.
Namun untuk pemindahan atau relokasi industri dari Jepang ke Indonesia karena rusaknya sebagian besar industri pasca tsunami beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia bersikap sangat terbuka.
http://www.detikfinance.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar